Perluasan Pasar Ekspor Jadi Cara Jitu Hadapi Tantangan Global

 Strategi diversifikasi pasar yang terus membuka akses pasar baru ke Indonesia menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bertema “Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia” pada Senin, 11 Agustus 2025.

“Selain mempertahankan akses pasar yang ada, Indonesia juga terus membuka akses pasar baru. Diversifikasi pasar merupakan kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen di tengah tantangan global,” ujar Roro, siaran dalam pers, Selasa, 12 Agustus 2025.

Indonesia memiliki 21 perjanjian perdagangan berupa Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan 30 negara mitra sampai saat ini.

 Berbagai produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, tekstil, produk perikanan dan pertanian hingga sektor jasa dapat mengakses pasar yang lebih luas berkat perjanjian-perjanjian tersebut. 

Ia menjelaskan, kebijakan penurunan tarif impor produk dari 32 persen menjadi 19 persen juga menjadi solusi penting bagi pelaku usaha Indonesia dalam meningkatkan pasar ekspor.

“Dengan kebijakan tersebut, tarif impor Indonesia termasuk yang rendah di ASEAN. Hal ini merupakan terobosan yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik bagi pelaku usaha Indonesia,” ujarnya.

Diversifikasi pasar ekspor

Dyah mengatakan Indonesia sedang mengupayakan diversifikasi ekspor ke pasar Afrika, Timur Tengah dan Eurasia serta dalam proses penyelesaian perjanjian Indonesia-EU CEPA agar dapat memperluas pasar ke Uni Eropa. Sedangkan penandatanganan perjanjian Indonesia-Peru CEPA diadakan pada Senin, 11 Agustus 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menyarankan untuk membuat rencana kontingensi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional, hingga perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Contohnya situasi di Taiwan, sulitnya distribusi barang sampai evakuasi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

“Melalui forum ini, kami ingin menyusun rencana aksi agar Indonesia mampu merespons krisis secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan nasional,” tutur Havas.

Melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar sektor termasuk lintas kementerian. Kementerian Perdagangan berjanji untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perdagangan Indonesia demi kepentingan dan keamanan bangsa.